Jakarta (UNAS) – Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan kuliah umum dengan mengundang dosen tamu Staf Khusus Menteri Keuangan RI sekaligus menjabat sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Candra Fajri Ananda dengan tema “Macroeconomic Policy and Regional Development”, pada Kamis (14/7) secara Online.
Dalam pembukaan acara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso, SE.,M.App.Ec.,Ph.D menyampaikan perekonomian nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. “Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, pembangunan daerah untuk perekonomian nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi PDP (Pembangunan Desa dan Perdesaan) hampir 60% sedangkan di wilayah lain dari Pulau Jawa seperti Maluku dan Papua hanya 25% bergantung terhadap sektor jasa menghadapi dinamika pembagian daerah yang sangat susah”, jelas Kumba.
Sementara itu, Dosen tamu Prof. Candra Fajri Ananda menjelaskan bahwa Indonesia harus cepat tanggap menghadapi masalah perekonomian dunia. “Dulu kita melihat bahwa kejadian seperti perekonomian di suatu negara melemah sekarang kita harus cepat tanggap untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Sekarang kita memasuki G20 yang dimana semua hal terjadi serba cepat”, paparnya
Dalam ekonomi global bahwa pada awal pandemi yang harus diselesaikan adalah masalah kesehatan menurut Candra. “Selama pandemic, Pariwisata dianggap pemulihannya tidak sesuai dengan target bisa dibilang lebih lama dibandingkan dengan sektor lain. Ini menandakan masalah kesehatan harus menjadi prioritas dalam memulihkan perekonomian”, ujarnya.
Faktor lain yang menghambat pembangunan perekonomian adalah Inflasi. Menurut Candra, saat inflasi tinggi pemerintah juga harus menaikkan suku bunga. “Tekana inflasi begitu inflasi tinggi pemerintah harus akan menaikkan suku bunga dan kecenderungan makin tinggi. Kalau kita perhatikan di Negara G20 suku bunga Bank Indonesia tidak naik karena BI punya cadangan Devisa yang cukup untuk biaya impor selama enam hingga sembilan bulan dengan total 135 miliar US dollar”, katanya. Oleh karena itu komitmen pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah terus meningkat. (*TIN)
